Monthly Archive for September, 2015

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2015

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Dalam pengertiannya Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai instansi pemerintah dalam memenuhi tahap tersebut menerbitkan Perjanjian Kinerja :

  1. Perjanjian Kinerja Bupati
  2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pemalang 2014

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

  • Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
  • Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Pemalang menyusun Indikator Kinerja Utama demi mencapai tujuan tersebut. Berikut ini adalah IKU Kabupaten Pemalang 2013-2016:

  1. Perbup IKU 2013-2016 Pemerintah Kabupaten Pemalang
  2. Lampiran Pertama
  3. Lampiran Kedua

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pemalang Tahun 2014

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara.  Prinsip Tata Pemerintahan yang baik mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.

Sebagai sebuah   organisasi,  instansi pemerintah semakin dituntut untuk menyampaikan keberhasilan   pencapaian   tugas   pokok   dan fungsinya  yang  telah  dilaksanakan selama  satu  tahun  berjalan. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya  untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (Stakeholders). Penyampaian   informasi   kinerja ini dimaksudkan sebagai  pengungkapan/komunikasi  terhadap  capaian  kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan   dan  harus dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

berikut dapat kami sampaikan LKjIP Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 :

  1. Cover dan Kata Pengantar
  2. Pendahuluan dan Perencanaan Kinerja
  3. Akuntabilitas Kinerja
  4. Penutup

Dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pemalang Tahun 2014 ini, diharapkan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang diemban dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang di masa yang akan datang.