PEMALANG – Sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang bergerak cepat melakukan langkah koordinasi lanjutan terkait pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari pelaksanaan Bimbingan Teknis SKM Online Pemerintah Kabupaten Pemalang yang sebelumnya telah sukses diselenggarakan pada Rabu, 17 Juni 2026 di Hotel Grand Wijaya Pemalang. Focus utama dari agenda pergerakan berkala ini adalah sebagai upaya percepatan integrasi dan penyelarasan teknis atas kendala injeksi data survei mandiri ke dalam aplikasi SKM Online di tingkat nasional.

Akselerasi Teknis Lintas Sektor

Guna mengurai hambatan teknis saat proses data injection, Bagian Organisasi Setda Pemalang meminta komitmen serta sinergi dari seluruh elemen pelayanan di Kabupaten Pemalang. Melalui instruksi resmi, setiap pimpinan instansi diminta untuk menugaskan kembali pejabat atau pelaksana yang menangani langsung SKM / Operator Aplikasi SKM Online.

Agenda koordinasi dan pendampingan teknis intensif ini dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada:

• 📅 Tanggal: 29 Juni, 30 Juni, dan 1 Juli 2026
• 🏢 Lokus Sasaran: Perangkat Daerah, Puskesmas, Kecamatan, hingga Kelurahan se-Kabupaten Pemalang.

Komitmen Pelayanan Prima

Penyelarasan data ini sangat krusial mengingat hasil akhir indeks SKM merupakan cerminan objektif dari kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Dengan terintegrasinya sistem survei mandiri daerah ke dalam aplikasi nasional secara sempurna, diharapkan visualisasi data pelayanan publik Kabupaten Pemalang menjadi semakin transparan, akurat, dan akuntabel.

Melalui langkah akselerasi yang terstruktur ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang optimis dapat terus mendorong standarisasi mutu pelayanan demi mewujudkan performa birokrasi yang bersih, responsif, dan berdampak langsung bagi seluruh warga Pemalang.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel.