Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Pemalang Gelar FGD Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2026
PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan RB Tematik Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (29/04) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
Acara ini merupakan langkah strategis sebagai tindak lanjut atas surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/000.8/152/2026 perihal Fasilitasi Reformasi Birokrasi (RB) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Fokus utama diskusi ini adalah menyusun instrumen kerja yang lebih terarah agar Reformasi Birokrasi tidak sekadar menjadi pemenuhan dokumen administratif, melainkan memberikan dampak nyata pada masyarakat.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, tim ahli dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
- Agustinus Agus Sudarmanto, S.STP., M.M (Analis Kebijakan Ahli Madya)
- Wiwit Setiawati, S.Sos., M.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda)
Dalam paparannya, tim narasumber menekankan pentingnya sinkronisasi antara RB General yang berfokus pada perbaikan tata kelola internal organisasi, dengan RB Tematik yang menyasar pada isu-isu prioritas nasional dan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh para pejabat yang menangani kegiatan utama Reformasi Birokrasi dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kehadiran para pengampu kebijakan ini diharapkan dapat mempertajam indikator keberhasilan dalam rencana aksi yang akan dijalankan sepanjang tahun 2026.
Melalui penyusunan rencana aksi yang matang, Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih lincah, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.