Tingkatkan Akuntabilitas, Pemalang Gelar Rakor Maturitas SPIP Terintegrasi dan Tindak Lanjut LHP BPKP
PEMALANG – Upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Pemalang. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan “Rapat Koordinasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2026 dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP” yang dilaksanakan pada Rabu (06/05) bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah didorong tidak hanya untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga memastikan efektivitas pengendalian intern dalam mencapai tujuan organisasi.
Hadir sebagai narasumber utama adalah tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Dalam sesi paparannya, ditekankan bahwa penyelenggaraan SPIP terintegrasi mencakup empat pilar utama, yaitu:
- Penilaian tingkat maturitas SPIP.
- Manajemen risiko indeks.
- Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
Selain membahas mengenai peningkatan nilai maturitas, rapat koordinasi ini juga berfokus pada percepatan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP. Penyelesaian tindak lanjut ini sangat krusial guna memitigasi risiko hukum dan administratif, serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pejabat perangkat daerah terkait yang memiliki peran sentral dalam pengendalian intern di instansi masing-masing. Melalui sinergi dengan BPKP, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat mencapai level maturitas yang lebih tinggi, yang mencerminkan sistem pengendalian intern yang sudah terlembagakan dan mampu mendeteksi serta mencegah penyimpangan secara dini.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang bermartabat melalui sistem pengawasan yang kuat dan terukur demi kepentingan masyarakat luas.